PEMERINTAH DORONG REALISASI KPS SEKTOR AIR MINUM

Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan air minum, Pemerintah terus mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bekerjasama dengan swasta. Pemerintah telah menargetkan penambahan 10 juta sambungan rumah (SR) baru untuk air minum dalam lima tahun kedepan. Untuk realisasi target tersebut dibutuhkan dana sebesar Rp 80 triliun, tanpa keterlibatan swasta mustahil hal tersebut bisa dicapai.

“Pemerintah setiap tahunnya hanya mampu menganggarkan Rp 3 triliun untuk sektor air minum, jumlah tersebut sudah termasuk dari APBN, dana stimulus dan insentif. Sementara kebutuhannya mencapai Rp 16 triliun per tahun, sehingga peran swasta mutlak diperlukan,” ungkap Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Rachmat Karnadi kepada para wartawan di Jakarta, Jumat (12/6) siang.

Rachmat menambahkan, Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) termasuk dalam seKtor air minum telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 tahun 2005. Saat ini, program KPS air minum yang telah berjalan diantaranya di Kabupaten Tangerang dengan nilai investasi mencapai Rp 520,7 miliar.

“Pada tanggal 16 Juni, di Tangerang akan dilakukan peletakan batu pertama pembangunan sIstem pelayanan air minum di kabupaten Tangerang oleh Bapak Menteri PU dan Bupati Tangerang. Ini penting sebagai bukti bahwa KPS air minum bisa berjalan,” sebut Kepala BPPSPAM.

SPAM yang akan dibangun di kabupaten tersebut memiliki kapasitas 900 liter per detik yang diperuntukkan untuk melayani 60 ribu SR. Selain itu, program KPS juga tengah berjalan di Kota Jambi dan Kota Balikpapan dengan nilai investasi masing-masing Rp 19,9 miliar dan Rp 109,2 miliar. Investasi tersebut untuk membangun kapasitas air di Jambi sebesar 250 liter per detik dan di Balikpapan sebesar 450 liter per detik.

“Di Jambi, saat ini sudah tender dan sedang evaluasi dari tiga penawaran yang ada, sementara di Balikpapan sebenarnya juga sudah tahap evaluasi, namun masih ada kesepakatan antara Pemerintah Kota dengan DPRD-nya,” ungkap Rachmat.

Selain sudah ada program KPS yang sedang berjalan, ada juga tahapan dari KPS yang prioritas dan potensi. Menurut Rachmat, kriteria  tahap prioritas diantaranya adanya komitmen dari Kepala Daerah atau PDAM untuk KPS, proses finalisasi studi kelayakan, tim KPS sudah terbentuk dan usulan Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) sudah diajukan atau sudah tersedia.

Berdasarkan data BPPSPAM, ada delapan Pemerintah Kabupaten/Kota yang masuk tahap prioritas yaitu Kota dan Kabupaten Cirebob, Kabupaten Bekasi, Kota Bandar Lampung, DKI Jakarta, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Kota Medan. Perhitungan nilai investasi untuk tahap prioritas mencapai lebih dari Rp 4,5 triliun.

Dibawah tahapan prioritas, Rachmat menjelaskan adalagi tahapan potensi. Tahapan ini memiliki criteria diantaranya, sudah dilakukan identifikasi proyek atau sedang penyusunan dokumen pra studi kelayakan, ada permintaan dari PDAM/Pemda untuk penyusunan dokumen feasible study, SIPA belum ada atau sedang diusulkan.

Dua kota yang masuk tahapan ini ialah Bekasi dan Surakarta. Biaya estimasi investasi di kota Bekasi untuk kapasitas air Rp 300 liter per detik yang akan dibangun sebesar Rp 224 miliar. Sedangkan di Surakarta untuk membangun kapasitas air yang sama dibutuhkan Rp 67,4 miliar. (rnd)

sumber : http://www.pu.go.id/index.asp?site_id=001&news=ppw120609ket.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: