PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perkembangan Kelembagaan Pemerintah Daerah

Sampai saat ini baru 15 provinsi, 120 kabupaten dan 25 kota yang telah melaporkan Perda Organisasi Perangkat Daerahnya kepada Depdagri atau hanya sebesar 45 persen provinsi dan 30 persen kabupaten/kota Pencapaian pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007 oleh Pemerintah Daerah baru mencapai 31 persen dari seluruh wilayah di Indonesia. Dari 160 wilayah (provinsi, kabupaten dan kota), 17,5 persen diantaranya telah melaksanakan pada tahun 2007, dan sebanyak 82,5 persen melaksanakan PP tersebut pada tahun 2008. Sisanya, masih terdapat 18 provinsi, 267 kabupaten dan 71 kota yang belum melaksanakan PP tersebut, atau setidaknya belum melaporkan Perda Organisasi Perangkat Daerah mereka berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007.

Salah satu bentuk kelembagaan pemerintah daerah yang sedang ditingkatkan terkait pelayanan publik adalah pelayanan terpadu satu pintu Sistem pelayanan ini dikembangkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, yaitu melalu pemangkasan rantai birokrasi pelayanan publik, termasuk pelayanan dokumen non perijinan. Beberapa wilayah di Indonesia telah melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu dengan berbagai macam bentuk kelembagaan, yaitu kantor, badan dan unit pelayanan.

Permasalahan mendasar dalam program peningkatan kapasitas kelembagaan Pemda adalah masih belum optimalnya proses penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal). Sampai Awal Januari 2009, terdapat 3 (tiga) SPM yang secara resmi diterbitkan oleh Pemerintah, diantaranya oleh Departemen kesehatan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, dan Departemen Sosial.

Perkembangan Aparatur Pemerintah Daerah

Tidak seperti kondisi sekarang ini dimana konsentrasi penduduk derkonsentrasi di Pulau Jawa-Bali, maka pola persebaran aparatur pemerintah daerah di Indonesia juga mengikuti beban pelayanan umum yang didasarkan pada jumlah penduduk saja, tetapi tidak mengikuti rentang kendali atau jangkauan pelayanannya (luas wilayah) sehingga perlu adanya penyesuaian kembali penataan aparatur pemerintah daerah yang mempertimbangkan lokasi geografis daerah sebagai variabel pengaruh bagi pengembangan kapasitas pemerintahan daerah.

Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antar Pemerintah Daerah semakin didorong dalam era desentralisasi terkait dengan usaha meningkatkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan. Kerjasama antar Pemerintah Daerah juga didorong untuk mencakup sektor pelayanan publik, yang selama ini masih cenderung dipisahkan berdasarkan batas administrasi wilayah.

Daerah Otonom Baru

Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) sejak tahun 1999 sampai 2008 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, karena jumlah Provinsi di Indonesia meningkat sebesar 21 persen, jumlah Kabupaten meningkat sebesar 41 persen, dan jumlah Kota meningkat sebesar 37 persen. Lebih lanjut, sedang disusun Grand Design Penataan Otonomi Daerah, untuk menjawab berapa jumlah ideal Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia untuk dapat menjalankan pemerintahannya dengan efektif dan efisien. Jika dihitung secara rata-rata dari kecenderungan pemekaran kecamatan, kelurahan dan desa pada kurun waktu Juli 2007 sampai Januari 2008 di atas, maka dapat diasumsikan bahwa tiap bulannya terbentuk 18 kecamatan, 30 kelurahan dan 67 desa di Indonesia.

Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Perkembangan Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah

Peraturan Perundangan yang masih dalam proses penyusunan
adalah:

  1. Draft 7 perpres RTR Pulau, yaitu RTR Pulau Sumatera, jawa-Bali,Kalimantan, Sulawesi, papua, dan kepualaun Maluku dan Nusa Tenggara dan Ranperpres RTR Kawasan MetropolitanMamminasata dan Badan Kerjasama Pembangunan MetropolitanMamminasata (BKPMM).
  2. Draft revisi PP. 69 Tahun 1996, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang dalam rangka kegiatan peninjauan kembali dan pendayagunaan rencana tata ruang untuk menjamin keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar sektor.
  3. Draft RPP amanat UU No. 26 Tahun  2007 yaitu RPP tentang penyelenggaraan penataan ruang, tingkat ketelitian peta dan RTR, penataan ruang kawasan pertahanan, pembangunan sumber daya, bentuk dan tata cara peran masyarakat.

Adapun dalam bidang pertanahan, terdapat beberapa isu strategis yang muncul, yakni: (1) Ketimpangan penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah; (2) belum memadainya kepastian hukum hak atas tanah; (3) maraknya konflik dan sengketa tanah. Selain itu, fenomena yang perlu menjadi perhatian adalah adanya alih fungsi lahan dari penggunaan tanah pertanian  ke non pertanian.

sumber : buku pegangan 2009 Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: